Menanti PDAM Padang Pariaman Bangkit - PDAM PADANG PARIAMAN
PDAM PADANG PARIAMAN Merupakan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat.

Rabu, 22 Mei 2019

Menanti PDAM Padang Pariaman Bangkit


            Catatan Ikhlas Bakri *)
KONDISI memiriskan layaknya sebuah usaha, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang Pariaman kini (sejak beberapa waktu lalu) tengah dIrundung kegalauan. Karena tidak mampu  membiayai dirinya sendiri, perusahaan semi plat merah ini pun diyatakan dalam keadaan sakit.

Sejumlah persoalan, di antaranya penutupan sumber air di Batang Gasan dan Aur Malintang pada 2010 lalu, mengakibatkan berkurangnya konsumen dan  kelebihan karyawan. Di sejumlah sumber lain juga terdapat kebocoran tinggi yang dikenal dengan sebutan non review water (NRW) berupa penangkapan (broncap), pengumpulan (intex) dan reservoar (penampungan). Demikian juga yang terjadi pada pipa transmisi.

PDAM Padang Pariaman sempat jaya dengan berpartisipasi menyumbang  pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2004. Jabatan direktur ketika itu dipegang H  Nasrul dengan status pelaksana tugas. Setelah itu kemampuan keuangan megalami penurunan. Perlahan tapi pasti.

Tindakan penyelamatan seakan-akan tidak diupayakan. Sepertinya ada kecenderungan sikap menanti dan pasrah dari pengelola menunggu apa yag terjadi. Malahan yang dilakukan justru sebaliknya.

Penambahan jumlah karyawan yang cukup signifikan mengantarkan PDAM Padang Pariaman ke gerbang kehancuran. Dalam kurun waktu 2005-2013, tercatat sekitar 30 orang penambahan karyawan baru.
Kondisi kini, dengan sekitar 8500 pelanggan (konsumen), PDAM memiliki 127 karyawan. 115  karyawan tetap, 12  karyawan kontrak. Sebuah hal yang membuat PDAM sulit untuk keluar dari keterpurukan.

Idealnya jika mengacu  kepada jumlah konsumen, karyawan hanyalah 85 orang, dengan ratio perbandingan  karyawan terhadap pelanggan adalah 1 : 100. Sebaliknya, jika mengacu kepada jumlah karyawan, idealnya konsumen tentulah 12.700 pelanggan.

Untuk ke luar dari kondisi ini bukan mustahil dilakukan. Pemkab Padang Pariaman sebagai pemilik setiap tahun selalu menganggarkan pembangunan jaringan pipa baru sebelum diserahkan kepada PDAM untuk selanjutnya diinterkoneksikan dengan jaringan yang sudah ada. Akan tetapi, pemerintah tidak menganggarkan pemeliharaan.

Selain itu, faktor alam juga menguntungkan PDAM Padang Pariaman, karena merupakan perusahaan pengelola air minum yang memiliki sumber air terbaik dan terbanyak di Sumatera Barat. Terutama yang bersumber dari pegunungan.

Memanfaatkan potensi yang ada untuk melaju, melewati dan mengakhiri kondisi yang menyebabkan sampai tertundanya pembayaran gaji karyawan hingga satu bulan kemudian, terlambat membayarkan tunjangan hari raya (THR), tentu membutuhkan tangan-tangan yang serius dan ikhlas dalam bekerja dan berkarya.

Langkah  yang mesti dilakukan adalah mengupayakan penambahan jumlah pelanggan (konsumen) baru sampai angka 13.000. Karena jika mengurangi jumlah karyawan akan mendatangkan banyak masalah. 
Selanjutnya meningkatkan disiplin karyawan, dengan menggunakan digital absensi. Terhadap karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran langsung diberikan sanksi yang tegas.

Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pariaman dan menumbuhkan rangsangan untuk melahirkan PDAM Kota Pariaman sekaligus dengan penyerahan karyawan yang tempat dinasnya secara georafis berada dalam kota, di luar karyawan yang bekerja di kantor induk.

 Kini, di tangan Pelaksana Tugas Direktur, PDAM sudah mulai menggeliat. Memanfaatkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengelolaan Air Bersih, dua sumber air baru sekaligus pembangunan sarana pengelolaannya tengah berlangsung.

Seiring dengan itu, di mana perusahaan daerah tidak hanya mencari keuntungan semata. Terhadap  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga akan dilaksanakan program sambungan baru dengan biaya yang relatif jauh lebih murah, serta ditertibkannya sambungan liar.

Jika ini sudah bisa dilaksanakan, maka PDAM Padang Pariaman baru bisa memikirkan pendapatan untuk menyumbang PAD dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memberikan pelayanan prima terhadap daerah dan masyarakat: mudah-mudahan terwujud dalam waktu yang tak begitu lama lagi, insya Allah.

*) Ikhlas Bakri, pemerhati sosial, ekonomi dan pemerintahan – berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman

Tidak ada komentar:

Posting Komentar